Shiro Activity

Sebagai awal penjelasan yaitu perpustakaan masyarakat, Sutarno NS (2006: 18-20) menjabarkan pengertian perpustakaan masyarakat sebagai berikut:

(a)    Perpustakaan adalah milik masyarakat, maksudnya bahwa perpustakaan dibangun dan dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan yang berada di sekitarnya dan memanfaatkan perpustakaan.

(b)   Perpustakaan masyarakat tersebut untuk masyarakat, untuk melayani kepentingan penduduk yang tinggal di sekitarnya misalnya perpustakaan umum. Pengertian umum adalah bahwa warga masyarakat yang berdomisili di wilayah perpustakaan terdiri atas semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, adat-istiadat, tingkat pendidikan, umur, dan lain sebagainya. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan perpustakaan umum tersebut (demokrasi informasi). Mereka juga mempunyai kewajiban untuk bersama-sama memelihara dan mengembangkan. Hal itu dilandasi suatu konsep bahwa sebuah perpustakaan umum adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat.

(c)    Perpustakaan tersebut menjadi tanggung jawab, wewenang, dan hak masyarakat setempat dalam membangun, mengelola, dan mengembangkannya. Dalam hal itu perlu dikembangkan rasa untuk ikut memiliki, ikut bertanggung jawab, dan ikut memelihara. Masyarakat yang menaruh perhatian dan kepedulian terhadap perpustakaan adalah mereka yang menyadari dan menghayati bahwa perpustakaan bukan saja penting, tetapi sangat diperlukan oleh masyarakat.

Jadi, pengertian tentang perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang dimiliki masyarakat. Keberadaan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat adalah atas kehendak, keinginan, dan sepenuhnya dipergunakan untuk membantu kebutuhan dan kehidupan mereka sehari-hari dalam bidang informasi.

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa “antara perpustakaan dan masyarakat terdapat hubungan kausal, yakni hubungan sebab dan akibat. Artinya, adanya perpustakaan karena ada masyarakat yang membutuhkan, dan keberadaan perpustakaan adalah untuk melayani masyarakat” (Sutarno NS, 2006: 159).

Keberadaan sebuah perpustakaan di dalam suatu komunitas masyarakat karena hal-hal sebagai berikut: pertama, adanya keinginan yang datang dari kalangan masyarakat luas untuk terselenggaranya perpustakaan, karena mereka yang membutuhan; kedua, adanya keinginan dari suatu organisasi, lembaga, atau pemimpin selaku penanggungjawab institusi di suatu wilayah untuk membangun perpustakaan; ketiga, adanya kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu tentang pentingnya sebuah perpustakaan; keempat, diperlukannya wadah atau tempat yang bisa untuk menampung, mengolah, memelihara dan memberdayakan berbagai hasil karya umat manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan, sejarah penemuan, budaya dan lain sebagainya (Sutarno NS, 2006: 67).

Pembangunan perpustakaan dan berbagai koleksi bahan pustaka, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya dimaksudkan untuk menunjang proses peningkatan kecerdasan masyarakat. Kecerdasan itu meliputi kecerdasan intelektual, spiritual, personal, dan kecerdasan sosial. Peranan yang paling mendasar bukan saja bagaimana perpustakaan berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui (how to know) akan tetapi lebih pada bagaimana belajar (how to learn) tentang hal-hal yang ingin dikuasai, didalami dan dihayati oleh seseorang/masyarakat (Sutarno NS, 2006: 160).

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang didirikan oleh dan untuk masyarakat. Untuk itu sudah sepantasnya apabila  masyarakat juga berpartisipasi dalam pengembangan perpustakaan. Dengan partisipasi ini, masyarakat diharapkan akan memiliki perpustakaan yang mampu menjadi sarana belajar. Sebagai sarana belajar, perpustakaan masyarakat menduduki peran strategis untuk mendidik dan memperluas akses informasi melalui jalur non formal. Hal ini dapat dijadikan motor penggerak terwujudnya masyarakat baca, selain itu juga dapat menjadi agen budaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki sikap kritis karena memiliki wawasan luas, meningkatnya apresiasi terhadap budaya dan lingkungan,  keterampilan bekerja sehingga dapat mandiri, dan mendorong sikap  yang semakin cerdas baik emosi maupun intelektualnya (Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Bandung, 2008).

Untuk memperkuat konsep perpustakaan masyarakat, maka perlu juga dijabarkan penjelasan tentang perpustakaan umum. Penjelasan itu antara lain tentang perpustakaan umum ‘sebagaimana adanya’ dan konsep perpustakaan umum ‘sebagaimana harusnya’. Penjelasan ini diharapkan dapat memperkaya konsep pembangunan perpustakaan masyarakat sehingga dapat pula memberi batas yang jelas antara konsep pembangunan yang dimaksud dengan konsep pembangunan pada jenis perpustakaan lainnya.

Melihat perpustakaan umum ‘sebagaimana adanya’, maka kita perlu melihat bagaimana selama ini pembangunan dan pendayagunaan perpustakaan umum. Soal pembangunan perpustakaan umum, Blasius Sudarsono (2006: 157) secara skeptik mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

“Awal program pembangunan perpustakaan umum paska kemerdekaan RI terjadi pada dasawarsa 1950-an, tepatnya pada bulan April tahun 1953, bersamaan dengan didatangkannya konsultan Unesco dari Selandia Baru, yaitu Mr. A.W.G. Dunningham (Williamson, 1999). Pada waktu itu dapat dikatakan bahwa hanya 10% masyarakat kita yang telah bebas buta huruf. Angka ini diperkirakan, karena pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia sering disebut bahwa masyarakat masih 90% buta huruf. Pendekatan pembangunan perpustakaan dengan konsultan asing itu dapat diduga menggunakan pola pikir masyarakat barat yang sudah memiliki kebiasaan membaca dengan baik. Dengan demikian dapat dipertanyakan apakah perpustakaan yang dibangun pada waktu itu ditujukan juga untuk 90% masyarakat yang masih buta huruf atau hanya untuk 10 % masyarakat melek huruf.”

Apa yang terjadi selanjutnya adalah “banyak orang yang menganggap bahwa perpustakaan lebih banyak dikunjungi oleh mereka yang merasa butuh ilmu pengetahuan terutama pelajar dan mahasiswa serta dosen atau peneliti” (Agus Rusmana, 1996: 162). Anggapan semacam ini dapat berarti bahwa banyak masyarakat yang merasa perpustakaan umum bukanlah miliknya melainkan milik segolongan masyarakat tertentu. Blasius (2006: 158) menyatakan “dapat diduga bahwa semua jenis perpustakaan yang saat ini kita kembangkan dan kelola nampaknya terjerumus hanya berguna bagi golongan elite.”

Terkait dengan dugaan tersebut, Anuar (1981: 80) menjelaskan bahwa pada masyarakat yang dikatakan sebagai buta huruf kemungkinan akan sangat kecil untuk mengunjungi perpustakaan umum karena banyak di antara mereka yang beranggapan perpustakaan umum tidak memiliki koleksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau yang dapat mereka gunakan. Demikian pula dengan orang yang dikategorikan tidak mampu  tidak dapat menyediakan waktu dan biaya untuk bergabung dengan perpustakaan. Perpustakaan umum yang ada masih banyak yang mengandalkan sumber pendanaannya pada iuran anggota serta dari dana pemerintah daerah. Lebih lanjut, Anuar pada dasarnya melihat sistem perpustakaan umum di beberapa negara berkembang telah dikembangkan dengan cukup baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perpustakaan yang ada memiliki kecenderungan untuk melayani hanya pada kelompok masyarakat elit, yaitu masyarakat yang berpendidikan tinggi dimana kelompok masyarakat ini juga memiliki kemudahan dalam mengakses jenis perpustakaan lainnya.

Sebagai tanggapan atas kenyataan tersebut, di Indonesia kemudian berkembang apa yang kita sebut perpustakaan masyarakat atau perpustakaan komunitas dengan penamaan yang beragam, seperti Taman Bacaan, Rumah Baca, Sanggar Baca, Saung Baca, dan lain-lain. Penamaan Taman Bacaan yang kemudian berkembang selanjutnya mendapat kritik dari Putu Laxman Pendit (2008) (dalam Haklev, 2008: 40):

“Lalu mengapa LSM dan pembela rakyat kecil yang sekarang bermunculan seperti jamur di musim hujan itu, gemar menggunakan kata “Taman Bacaan” di dalam proposal-proposal mereka, sepanjang sudah ada kata yang pas, tidak rumit, bermakna tunggal, dan berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas: PERPUSTAKAAN.”

Taman Bacaan Masyarakat sebagai perpustakaan komunitas merupakan “perpustakaan yang diciptakan, dipelihara, digunakan dan dikembangkan bersama secara partisipatif bersama dengan komunitas masyarakat. Prinsip pengelolaannya adalah “the right material for the right users at the right time”. Dengan misi utamanya adalah dalam rangka pendidikan, akses informasi rekreasi, dan kebudayaan” (Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Bandung, 2008). Soal keberadaan perpustakaan komunitas ini, Evershed (2007) menjelaskan bahwa perpustakaan komunitas pada umumnya berada pada daerah yang mayoritas penduduknya masih memiliki keterbatasan dalam mengakses literatur, buku, dan media pembelajaran lainnya. Perpustakaan komunitas didirikan dan berkembang dengan bersandar pada partisipasi dan kesukarelaan masyarakat di sekitarnya. Lebih lanjut, Evershed menguraikan ciri-ciri utama dari perpustakaan komunitas sebagai berikut:

(a)    Memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dengan  menyediakan koleksi yang ditujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian masyarakat.

(b)   Sederhana, karena didirikan oleh masyarakat sendiri dan memiliki ruangan yang terbatas.

(c)    Perpustakaan diselenggarakan oleh penduduk lokal.

(d)   Pengelolaannya bersandar pada kesukarelaan dari para relawan sesuai dengan sifat perpustakaan komunitas sendiri sebagai lembaga non profit.

(e)    Memiliki strategi gender yang dalam pengelolaannya melibatkan perempuan dan juga memberikan fasilitas bagi aktifitas perempuan.

(f)    Memiliki jaringan di antara perpustakaan komunitas untuk saling berbagi informasi, strategi, ide, dan sumber daya melalui suatu cara tertentu.

Dari ciri-cirinya itu, perpustakaan komunitas diselenggarakan terutama bagi diri komunitas itu sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam upaya memberdayakan dirinya. Dimulai dengan mendekatkan diri mereka pada kegiatan membaca dan menulis. Pendekatan dalam pembangunan perpustakaan yang dilakukan oleh masyarakat atau komunitas itu tidak lagi dilakukan secara struktural dan birokratis melainkan melalui pendekatan kultural yang cair. Pengelolaan perpustakaan komunitas lebih bersifat independen, dalam arti tidak bergantung pada pemerintah, terutama pada masa awal keberadaannya dengan slogan dan semangat: DO-IT-YOURSELF (Haklev, 2008).

Sedikit penjelasan itu adalah gambaran perkembangan perpustakaan umum sebagaimana adanya. Selanjutnya, tentang ‘sebagaimana harusnya’ perpustakaan umum dapat kita rujuk pada apa yang dikenal dengan Public Library Manifesto yang dikeluarkan oleh Unesco dan IFLA (International Federation of Library Association) pada tahun 1994. Secara singkat pokok-pokok manifesto (dalam Blasius, 2006) akan dijabarkan di bawah ini.

Manifesto ini bertolak dari nilai dasar kemanusiaan yaitu kemerdekaan, kesejahteraan, dan pembangunan masyarakat maupun perorangan. Semua nilai itu hanya akan terwujud melalui tingkat kemampuan warga yang sadar informasi untuk melaksanakan hak demokrasi dan memainkan peran aktifnya dalam masyarakat. Partisipasi konstruktif dan upaya pembangunan demokrasi sangat tergantung pada cukupnya pendidikan dan juga pada kemerdekaan akses yang tak terbatas pada pengetahuan, pemikiran, budaya dan informasi.

Perpustakaan umum merupakan gerbang menuju pengetahuan, menyediakan kondisi awal bagi perorangan maupun kelompok sosial untuk melakukan kegiatan belajar seumur hidup, pengambilan keputusan mandiri, dan pembangunan budaya. Manifesto ini menyatakan kepercayaan kepada perpustakaan umum sebagai kekuatan hidup bagi pendidikan, kebudayaan dan informasi, serta sebagai lembaga utama untuk membina kedamaian dan kesejahteraan spiritual melalui akal budi manusia. Oleh karena itu, Unesco mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perpustakaan umum.

Pada prinsipnya, perpustakaan umum adalah pusat informasi yang menyediakan beragam pengetahuan dan informasi bagi penggunanya. Layanan diberikan dengan dasar kesamaan akses bagi setiap orang tanpa membedakan umur, ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, bahasa maupun status sosial. Layanan khusus harus disediakan bagi mereka yang mengalami hambatan seperti bahasa minoritas, penyandang cacat, pasien rumah sakit maupun narapidana. Semua kelompok pengguna harus mendapatkan materi sesuai dengan kebutuhannya. Koleksi dan layanan harus mencakup semua jenis media dan teknologi, maupun materi tradisional. Yang sangat diperlukan adalah materi bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Materi harus mencerminkan arah perkembangan dan evolusi yang terjadi di masyarakat, demikian juga dengan rekaman atas pemikiran dan imajinasi manusia. Koleksi dan layanan harus bebas dari sensor politik, agama, atau tekanan komersial.

Misi perpustakaan umum yang berhubungan dengan literasi, pendidikan, dan kebudayaan dalam layanannya menciptakan dan menguatkan kebiasaan membaca sejak usia dini; mendukung pelaksanaan bagi pendidikan formal maupun bagi perorangan yang belajar mandiri (informal); memberikan peluang bagi pengembangan kreativitas perorangan; merangsang imajinasi serta kreativitas anak dan kaum muda; mempromosikan warisan budaya, penghargaan atas seni, penemuan ilmiah dan inovasi; menyediakan akses pada ekspresi budaya dan semua pertunjukan seni; membina dialog antar budaya dan mendukung keanekaragaman budaya; membantu budaya lisan; menjamin akses atas semua jenis informasi kemasyarakatan bagi semua warga; menyediakan layanan informasi yang layak kepada usaha lokal, asosiasi dan kelompok peminat khusus; memfasilitasi pengembangan keterampilan akan ketidakbutaan informasi; mendukung dan aktif dalam kegiatan pemberantasan buta huruf (program literasi) bagi semua kelompok umur dan bahkan melakukan inisiatif kegiatan apabila diperlukan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan pengelolaan harus ada kebijakan yang jelas tentang tujuan, prioritas, serta jenis layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Secara fisik semua warga masyarakat setempat harus dapat mengakses layanan. Ini memerlukan letak dan kondisi perpustakaan yang cocok, fasilitas baca dan belajar yang baik. Demikian juga dengan pilihan teknologi yang sesuai serta waktu layanan yang cukup. Tidak boleh dilupakan adalah layanan lain bagi yang tidak dapat datang ke perpustakaan. Layanan perpustakaan umum harus dapat diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan.

Penjelasan tentang perpustakaan umum (publik) ‘sebagaimana harusnya’ inilah yang menjadi landasan pemikiran bagi penjelasan konsep selanjutnya.

Laura Wendelf (1998) (dalam Arwin Agus, 2006: 10) mengatakan bahwa sebelum mendirikan sebuah perpustakaan, perlu dipertanyakan apakah masyarakat memang benar-benar memerlukan perpustakaan? Sebelum mendirikan sebuah perpustakaan harus dilakukan upaya untuk mengetahui apakah masyarakat memang memerlukan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Oleh karena itu, harus diadakan penyelidikan sumber-sumber informasi yang ada di masyarakat. Lebih lanjut, perlu pula ditanyakan kepada masyarakat pemberi informasi lainnya, seperti masyarakat yang membawa berita dari perkotaan, penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian yang sukses, dan sebagainya. Setelah itu ditanyakan kepada masyarakat apakah mereka telah puas dengan informasi tersebut. Apakah mereka masih merasa kurang dan memerlukan sumber lain yang lengkap. Apabila jawabannya sudah merasa cukup dengan informasi yang ada, maka untuk mendirikan perpustakaan perlu dipertimbangkan. Akan tetapi, apabila jawabannya masih kurang, artinya masyarakat tersebut memerlukan perpustakaan.

Selanjutnya, menurut Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Umum yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI (dalam Sutarno NS, 2006: 78-79), langkah-langkah kegiatan pembentukan sebuah perpustakaan terdiri atas:

Tujuh unsur pokok perpustakaan yang  dimaksud Sutarno NS (2006: 79), yaitu:

Unsur yang ketujuh dapat disederhanakan menjadi “tenaga pustakawan/pelaksana teknis perpustakaan” (Sutarno NS, 2008: 30).

Lebih lanjut, Sutarno NS (2006: 79) mengatakan bahwa “dalam membangun satu perpustakaan baru, berarti mengadakan ketujuh unsur pokok di atas sebagai wujud perpustakaan yang baru pertama kali. Masing-masing unsur tersebut mempunyai kriteria dasar, namun kriteria dasar itu harus disesuaikan dengan tingkat kelembagaan perpustakaan yang bersangkutan.”

Di bawah ini dijelaskan masing-masing unsur perpustakaan tersebut di atas (Sutarno NS, 2008: 31-33):

1. Organisasi perpustakaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan pihak yang berwenang agar organisasi itu sah dan resmi. Keputusan itu berisi pertimbangan, tugas, masyarakat yang harus dilayani, syarat kepala perpustakaan, tanggung jawab dan kewenangan, bagan struktur organisasi, beban mata anggaran kewajiban membuat laporan. Keputusan itu juga menjadi sumber pengadaan tenaga pustakawan, pembuatan rencana dan program serta penjabaran kerja, dan lain-lain. Pengadaan anggaran menurut sumber kekuatan legal/formal dan pertanggungjawaban kepada pejabat yang berwenang.

2. Gedung/ruangan

Aspek yang perlu diperhatikan adalah:

(a)    Lokasi, strategis, mudah dijangkau;

(b)   Ekonomis;

(c)    Ditangani masyarakat setempat;

(d)   Luas tanah yang cukup untuk pengembangan 10-15 tahun ke depan;

(e)    Luas gedung/ruang untuk menampung koleksi;

(f)    Ruang pembaca dan ruang layanan;

(g)   Ruang pengolahan, administrasi, dan ruang lain, dengan konstruksi yang kuat dan aman.

(h)   Cahaya, sirkulasi udara, kesejukan, ketenangan dan halaman/lahan parkir atau taman.

3. Koleksi bahan pustaka

Koleksi perpustakaan mencakup:

(a)    Tertulis;

(b)   Tercetak seperti buku, majalah, koran;

(c)    Terekam dan audio visual.

Koleksi tersebut mencakup pembentukan koleksi pertama dan pembinaan dan pengembangan.

Koleksi dikelompokkan ke dalam:

(a)    Anak-anak;

(b)   Remaja;

(c)    Pemuda;

(d)   Dewasa;

(e)    Pandang dengar (audio visual – AV);

(f)    Rujukan;

(g)   Majalah/Koran dan sejenisnya;

(h)   Terbitan berkala;

(i)     Koleksi berhuruf braile untuk penyandang tunanetra.

4. Perlengkapan dan perabot adalah semua peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan perpustakaan dan melayani masyarakat.

5. Sistem/metode pengolahan dengan menggunakan buku-buku panduan standar dari Perpustakaan Nasional RI dan sistem layanan terbuka.

6. Mata anggaran adalah bersumber dari dana pemerintah desa, pemerintah daerah, dan sumbangan yang tidak mengikat.

7. Tenaga perpustakaan adalah petugas harian yang mengelola perpustakaan, mengolah koleksi, dan melayani masyarakat.

Lebih sederhana dari pemaparan di atas, Arwin Agus (2006: 14-15) memaparkan kriteria perpustakaan pemukiman sebagai berikut:

Berpijak pada manifesto perpustakaan umum, pembangunan perpustakaan umum ataupun perpustakaan masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari upaya pembangunan masyarakat. Pembangunan perpustakaan masyarakat yang hanya menggunakan pendekatan teknis, sebagaimana dikatakan oleh Blasius Sudarsono, dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Terkait dengan pemikiran tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai pola pembangunan perpustakaan dengan partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat melihat perpustakaan menjadi sub sistem dari sistem masyarakat, dan merancang perpustakaan menjadi bagian yang memiliki kebergunaan yang tinggi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di sekitarnya. Dalam rangka pembangunan perpustakaan masyarakat dengan partisipasi masyarakat, dibutuhkan tahapan-tahapan yang meliputi pendekatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan perpustakaan masyarakat; penelitian tentang kondisi masyarakat dan kebutuhan masyarakat secara partisipatif; perencanaan pembangunan perpustakaan secara partisipatif terkait dengan unsur-unsur perpustakaan; penguatan kapasitas masyarakat terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap perpustakaan; dan pembentukan perpustakaan serta pengelolaan perpustakaan yang partisipatif. Dengan demikian, pembangunan perpustakaan masyarakat dilaksanakan dalam kerangka pembangunan masyarakat.

David C. Korten (1993: 110) menjelaskan tentang makna pembangunan sebagai proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri (Abraham Badu, 2003: 34).

Zen (dalam Forum Inovasi Vol.11, 2002: 15) mengungkapkan bahwa pembangunan atau pengembangan dalam arti development bukanlah suatu kondisi atau suatu keadaan yang ditentukan oleh apa yang dimiliki oleh masyarakat suatu wilayah, tetapi pembangunan atau pengembangan harus diartikan sebagai keinginan untuk memperoleh perbaikan serta kemampuan untuk merealisasikannya (Abraham Badu, 2003).

Selanjutnya, Keraf (dalam Susanto, 2003: 182) sebagaimana dikutip oleh Abraham Badu (2003: 37) mengatakan bahwa ada tiga prinsip utama menuju keberhasilan pembangunan berkelanjutan, yaitu: pertama, prinsip demokrasi, prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat. Kedua, prinsip keadilan, prinsip ini menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil pembangunan. Ketiga, prinsip berkelanjutan, prinsip ini mengharuskan kita untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner, melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya tidak hanya dalam dimensi jangka pendek.

Prinsip-prinsip yang disebutkan di atas pada dasarnya selaras dengan manifesto perpustakaan umum yang telah dijabarkan pada subbab sebelumnya.

Adapun tahap-tahap pembangunan atau pengembangan masyarakat yang diuraikan oleh Isbandi Rukminto Adi (2007) adalah sebagai berikut: